Kode Paket 4155153
Nama Paket EXCAVATOR Standard Arm
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
30690271 EXCAVATOR Standard Arm APBD
Tanggal Pembuatan 25 November 2021
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kab. Banyuasin
Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jenis Pengadaan Pengadaan Barang
Metode Pengadaan Penunjukan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2021   
Nilai Pagu Paket Rp. 2.000.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 1.996.500.000,00
Jenis Kontrak Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan
  • Kab. Banyuasin - Banyuasin (Kab.)
Syarat Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis Izin Klasifikasi
Akta perusahaan Pendirian dan Perusahaan jika ada
SIUP KLBI 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan lainnya yang masih berlaku dan memenuhi ketentuan perizinan usaha sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
Memiliki NPWP
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

2020

Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Pengalaman Pekerjaan

Memiliki Pengalaman 1 Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 empat tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak dan 2 Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok grup yang sama paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah swasta, termasuk pengalaman subkontrak. 3 Untuk usaha non kecil memiliki pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 sepuluh tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50 lima puluh persen nilai HPSPagu anggaran 4 Untuk usaha kecilkoperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha non kecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam waktu kurun 10 sepuluh tahun terakhir sebesar paling kuarang sama dengan 50 lima puluh persen nilai HPSPagu anggaran

Surat Pernyataan peserta yang berisi a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, danatau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan g. Bersedia mematuhi sistem dan cara pembayaran yang tercantum dalam SSKK Apabila terjadi refocusing anggaran atau realokasi kegiatan baik dalam bentuk pemotongan anggaran, maka kedua belah pihak penandatangan kontrak yaitu antara penyedia barang atau jasa dan pengguna barang atau jasa wajib melakukan perubahan atau amandemen kontrak sesuai dengan batas anggarannya dan atau anggaran dibatalkan yang menyebabkan paket pekerjaan tidak dapat dilaksanakan, maka pihak pengguna barang atau jasa tidak digugat atau dituntut di pengadilan h. Pernyataan alamat, telepon dan email yang dapat dihubungi dan i. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan. j. Ketentuan lain yang belum diuraikan, akan dibahas pada saat penandatangan kontrak, dimana Pejabat Pembuat Komitmen PPK wajib memeriksa substansi kualifikasi Penyedia BarangJasa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatanusaha.
memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak SPT Tahunan yaitu 2020
Mempunyai atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa Tidak masuk dalam Daftar Hitam Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsiumkerja sama operasikemitraanbentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsiumkerja sama operasikemitraanbentuk kerjasama lain
Peserta Non Tender 1 peserta